Gawat Darurat Kearsipan Kita

22 Mar 2017

Berita hilangnya dokumen gugatan pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) mengagetkan insan hukum kita. Bahkan salah satu anggota DPR RI menganggap ini bukan kasus biasa dan menganggap ada keterkaitan dengan mafia peradilan. Hilangnya sebuah dokumen/arsip penting tersebut  menunjukkan adanya kelemahan dari pengelolaan kearsipan di birokrasi kita.

Dunia kearsipan kita memang lemah terutama terkait dengan surat surat penting yang berpengaruh dengan perjalanan hidup negeri ini. Masih teringat dengan jelas tentang Surat Perintah Sebeleas Maret (Supersemar) yang hingga saat ini masih diragukan keasliannya. Bahkan yang tersimpan di Arsip Nasional ditengarai bukan surat yang asli. Semoga itu tidak terjadi lagi pada dokumen penting lainnya.

Entah memang sebuah kebetulan atau apa, kasus hilangnya dokumen sengketa pilkada di MK semakin menggarisbawahi bahwa ada yang salah terhadap pengelolaan kearsipan di negara kita.

Meski sudah ada Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, namun banyak pelaku birokrasi di negeri ini yang tidak tahu. Birokrasi sebuah organisasi legal formal tentunya akan selalu berhubungan dengan dokumen/arsip. Namun apa yang terjadi di sana bahwa pengelolaan kearsipan selalu menjadi urusan yang kesekian bagi para penentu kebijakan.

bendel arsip

Sebagai bukti ada ketidakpedulian para penentu kebijakan dalam birokrasi akan kegiatan kearsipan adalah tidak adanya Unit Kearsipan yang khusus menangani kearsipan padahal UU no 43 tahun 2009 mengharuskan bahwa setiap lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah agar mempunyai Unit Kearsipan.

Kasus hilangnya dokumen di MK tentunya menjadi tanda tanya besar apakah ruang penyimpanan arsip di MK tidak mempunyai prosedur akses dokumen. Tentunya organisasi semacam MK yang semua dokumennya hampir semua yang berkaitan dengan sengketa pilkada benilai Statis/Permanen,  klasifikasi akses terhadap dokumen yang disimpannya harus ketat dan berjenjang.

Surat biasa pun, bila itu terkait dengan urusan pemerintahan harus ada persetujuan dari pemilik arsip atau lembaga pencipta apabila ada orang yang mau meminjamnya. Nah, bila sampai terjadi kasus kehilangan tentunya yang bertanggung jawab adalah yang menyimpannya. Sangat tidak mungkin bila di ruang arsip MK tidak ada pengamanannya.

Kondisi yang terjadi di MK kembali mengingatkan penulis sebagai praktisi kearsipan (arsiparis) bahwa kondisi urusan kearsipan di negeri ini memang bisa dikatakan kritis/gawat. Tentunya kita patut trenyuh bila kearsipan masih dipandang sebelah mata mengingat arsip adala bukti pertanggunjawaban kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegra.

Last but not least, kasus hilangnya arsip di MK jangan dianggap persolan sepele mengingat informasi yang terkandung didalamnya sangat penting sebagai bukti perjalanan sebuah proses demokrasi di negara kita. Mari selamatkan arsip karena menyelamatklan arsip adalah menyelamatkan memori kolektif bangsa.  


TAGS kearsipan MK arsip hilang


-

Author

Saya adalah arsiparis di Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan. Saya juga ngajar Seni dan budaya di SMAM6 Ponpes Karangasem Paciran, Lamongan. Yang pasti saya suka nulis itu saja.

Search

Recent Post